Keselamatan Berlayar Adalah Prioritas Kami

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar

Produk Pelayanan

Surat Persetujuan Berlayar

Dasar Hukum

1.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan;
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penrimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan;
4.	Peraturan Pemrintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhan;
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Kenavigasian;
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentan Angkutan Di Perairan;
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim
8.	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance)
9.	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
10.	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 130 Tahun 2015 perubahan Kedua atas KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;
11.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Persyaratan

1.	SPB, Daftar awak kapal, Daftar Muatan (Manifest) dari pelabuhan asal;
2.	Daftar pemeriksaan kapal, Surat Pernyataan Nahkoda ( Master sailing declaration );
3.	Daftar awak kapal dan sertifikat dokumen keselamatan pengawakan minimum ( Minimum Safe Manning Certificate);
4.	Pedoman Muatan Geladak (jika ada muatan diatas geladak);
5.	Bukti Surat Perintah Kerja Pandu ( SPK );
6.	Bukti Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal ( Wreck Removal );
7.	Bukti pembayaran PNBP;
8.	Bukti Pembayaran Jasa Kepelabuhanan;
9.	Laporan kedatangan dan keberangkatan kapal;
10.	Memorandum dokumen / surat – surat kapal;
11.	Daftar Muatan Kapal ( Cargo Manifest );
12.	Bukti Rencana Pemuatan ( Stowage Plan )
13.	Perhitungan Stabilitas ( Stability Calculation )
14.	Bagi kapal asing ditambah dengan melampirkan :
	A.	Port State Control (PSC)
	B.	Flag State Control (FSG)
	C.	Inward Manifest
	D.	Outward Manifest
	E.	Imigration Clearance